Millennium Development Goals (MDGs) merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium PBB bulan September 2000. Majelis Umum PBB melegalkannya dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000 tentang Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (A/RES/55/2. United Nations Millennium Declaration). Deklarasi Milenium ini merekomendasikan rencana aksi nyata bagi dunia untuk mengatasi kemiskinan, kelaparan dan penyakit yang mempengaruhi miliaran orang dengan batas waktu 2015. Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia ikut melaksanakan komitmen MDGs dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Namun, target pencapaian MDGs dihadapkan pada kenyataan akan terbatasnya…
Baca SelengkapnyaKawasan Industri Indonesia di Karawarang Jawa Barat dikembangkan oleh Himpunan para perusahaan-perusahaan industri yang tergabung dalam Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). Dalam menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan melalui corporate social responsibility (CSR), maka dilakukan pola kemitraan antar perusahaan industri yang dikembangkan melalui pola pengelolaan manajemen bersama mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Pengelolaan CSR melalui pola kemitraan ini memberikan manfaat bagi perusahaan anggotanya daripada dijalankan masing-masing perusahaan secara mandiri. Adapun manfaat dengan pengelolaan bersama ini antara lain berupa : pengelolaan CSR perusahaan lebih fokus untuk memberikan dampak yang besar bagi masyarakat lingkungannya, pola manajemen CSR lebih tertata dengan baik, sinergitas dalam menunjang…
Baca Selengkapnya1. Pihak Kementrian Negara BUMN telah melakukan koordinasi dan sinergi terhadap masing-masing perusahaan milik pemerintah khusunya di Jawa Barat melaui rapat kerja internal Kementrian Negara BUMN dengan masing –masing perusahaan BUMN yang berdomisili di Jawa Barat. 2. Pada Pertemuaan antara Kementrian Negara BUMN dengan perusahaan BUMN oleh telah disampaikan pula kebutuhan Bidang Pendidikan Jawa Barat pada tahun 2014 dibutuhkan sekitar 9000 Ruang Kelas Baru dan sejumlah 6000 Ruang Kelas Baru akan dibiayai dari Pendanaan APBD Provinsi Jawa Barat sedangkan sisanya sejumlah 3000 Ruang Kelas Baru diharapkan dapat dibiayai oleh Pendanaan PKBL/CSR dari Perusahaan Pemerintah maupun Perusahaan Swasta.Begitu Juga untuk Bidang…
Baca SelengkapnyaPeran utama Duta TJSLP-PKBL (CSR) adalah menyampaikan informasi tentang kondisi terkini di Jawa Barat dan bagaimana perusahaan dapat berkontribusi bagi kemajuan Jawa Barat dengan menjelaskan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terdanai oleh APBN dan APBD. “Duta CSR bukanlah peran individu, melainkan peran bersama yang dilakukan oleh empat orang duta yang dipercaya oleh Gubernur Jawa Barat. Oleh karena itu, agar peran duta ini efektif dan optimal dalam menjalankan fungsinya, maka komunikasi dan koordinasi harus lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Misalnya, komunikasi antara duta, gubernur, tim fasilitasi dan perusahaandibuat forum rutin setiap 4 atau 6 bulan sekali sehingga perkembangannya terukur”. Menurutnya, setiap pemerintahan bertujuan…
Baca SelengkapnyaCSR atau Corporate Social Responsibility tentu bukanlah sesuatu yang asing di telinga kita. Bagi beberapa brand, CSR merupakan sebuah agenda rutin perusahaan, bahkan terdapat brand-brand yang memang memfokuskan kegiatannya bergerak pada bidang sosial. Pada era seperti sekarang ini, CSR sudah mengalami banyak perkembangan sejak pertama kali diperkenalkan sekitar 1970. CSR tidak lagi hanya merupakan sebuah bentuk kewajiban sosial untuk mengembalikan pada lingkungan dan komunitas, tetapi CSR bila dikemas dengan strategi yang tepat bisa menjadi salah satu sarana untuk memperkuat sebuah brand. Setiap CSR pasti mempunyai tujuan sosial yang ingin dicapai, seperti bekerja sama dengan organisasi sosial tertentu, lembaga, atau bahkan…
Baca SelengkapnyaProgram TJSLP-PKBL (CSR) yang dilakukan perusahaan BUMN dan perusahaan swasta merupakan suatu kewajiban sosial terhadap pembangunan masyarakat yang selama ini cenderung berjalan sesuai kebijakan perusahaan. Sementara pembangunan sosial masyarakat Jawa Barat juga menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai sasaran untuk dapat memfasilitasi untuk meningkatkan kesejahteraannya, diperlukan sinergitas program keduanya dan mengurangi tumpang-tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Program TJSLP-PKBL (CSR) Jawa Barat. Untuk melakukan optimalisasi sinergi program TJSLP-PKBL (CSR) dengan program pemerintah Provinsi Jawa Barat, digelar Rapat Kerja antara dunia usaha yang dihadiri 9 perusahaan BUMN dan perusahaan swasta dengan Tim Fasilitasi CSR-Jabar di…
Baca SelengkapnyaUntuk memperbaiki lingkungan hidup dalam pembangunan masyarakat di Jawa Barat membutuhkan pendanaan besar, yang salah satunya dapat difasilitasi melalui Program CSR. Dengan adanya Tim Fasilitasi CSR Jawa Barat diharapkan dapat memfasilitasi perusahaan di Jawa Barat. Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan Gubernur Jawa Barat tentang 'green province', dinas kehutanan menggulirkan program penanaman pohon di pinggir sungai untuk mencegah erosi dan menjaga lingkungan hidup. Namun berhubung sumber pendanaan yang berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersifat terbatas maka sumber pendanaan dari program CSR perusahaan sangat diperlukan, meskipun terkadang permohonan dari pemerintah desa untuk mendapatkan dana tersebut tidak mudah, barangkali melalui fasilitasi…
Baca SelengkapnyaKebutuhan masyarakat di Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk mendapatkan fasilitasi TJSLP-PKBL (CSR) yang berasal dari perusahaan swasta BUMN/BUMD di lingkungannya begitu besar, mengingat berbagai fasilitas sarana dan prasarana umum mengalami kerusakan. Keluhan masyarakat semacam ini sudah sering disampaikan kepada perusahaan setempat namun belum mendapat tanggapan yang memuaskan dari perusahaan, sehingga mereka menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi formulasikan sinergitas pengelolaan CSR saat kunjungan kerja Asisten Setda dan staf Pemerintah Kabupaten Bekasi ke Sekretariat CSR Provinsi Jawa Barat, (12/02/14) di Ruang Rapat Bidang Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Jawa Barat. Di kesempatan itu Pemerintah Kabupaten Bekasi…
Baca SelengkapnyaDalam merealisasikan mengembangkan program Coorporate Social Responsibility (CSR) dan program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat. Karena itu, Tim Fasilitasi CSR-Jabar mengundang perusahaan, lembaga pegiat CSR & PKBL, OPD, dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat mengadakan rapat kerja. Tujuan diadakan rapat kerja untuk membahas mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingungan (PKBL) di Jawa Barat dan Pemaparan Program Kerja Tim Fasilitasi TJSLP/PKBL Tahun 2014/2015. Kegiatan rapat kerja ini berlangsung di Ruang Sidang Bidang Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 20 Februari 2014 yang dihadiri oleh perusahaan, lembaga pegiat CSR & PKBL, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi…
Baca SelengkapnyaDalam rencana kerja program CSR-PKBL di Jawa Barat tahun 2013-2014, Tim Fasilitasi CSR Jawa Barat mengadakan rapat kelompok kerja (pokja) yang mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Masing-masing OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengusulkan program dan berbagai jenis kegiatan yang memungkinkan dapat dibiayai oleh pendanaan CSR-PKBL perusahaan dengan lokus kegiatan tersebar di 26 kabupaten/kota di Jawa Barat. Orientasi program dan kegiatan ini disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 yang tidak dibiayai dari sumber pendanaan APBD maupun APBN. Usulan program dan kegiatan dipresentasikan oleh masing-masing 9…
Baca Selengkapnya